Banjir di Indonesia bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan potret kegagalan kolektif dalam mengelola lingkungan dan tata ruang. Setiap musim hujan, berita tentang rumah terendam, jalan terputus, dan aktivitas warga lumpuh kembali menghiasi ruang publik. Ironisnya, peristiwa ini seolah diterima sebagai rutinitas tahunan, bukan sebagai peringatan serius yang menuntut solusi mendasar.

Banjir yang terus berulang jelas bukan kejadian alamiah semata. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu akibat deforestasi telah menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga air. Di kawasan perkotaan, pembangunan yang mengabaikan ruang terbuka hijau dan lahan resapan memperparah kondisi. Saluran drainase yang sempit, tersumbat, dan kurang terawat menjadi bukti bahwa perencanaan infrastruktur kita tertinggal jauh dari kebutuhan nyata. Belum lagi perubahan iklim yang meningkatkan intensitas hujan dan memperbesar risiko banjir, terutama di daerah pesisir.

Masalahnya, meski penyebab banjir sudah diketahui secara luas, penanganannya masih bersifat reaktif. Pemerintah daerah sering kali baru bergerak saat air sudah meluap: mengeruk saluran secara darurat, membangun tanggul sementara, atau menyalurkan bantuan pascabanjir. Langkah-langkah ini memang penting, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Upaya jangka panjang seperti pengendalian alih fungsi lahan, restorasi hutan secara serius, dan pembenahan tata ruang sering kali kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Dampak banjir jauh lebih luas dari sekadar kerugian materi. Aktivitas ekonomi masyarakat terhenti, sekolah diliburkan, layanan kesehatan terganggu, dan risiko penyakit meningkat. Bagi kelompok rentan, banjir tahunan menjadi siklus penderitaan yang terus berulang tanpa kepastian kapan akan berakhir. Dalam konteks ini, banjir bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan keadilan sosial.

Sudah saatnya pendekatan penanganan banjir diubah secara fundamental. Kebijakan perlindungan lingkungan harus ditegakkan secara konsisten, bukan sekadar slogan. Pembangunan infrastruktur drainase perlu dirancang berbasis data dan proyeksi jangka panjang, disertai pemeliharaan rutin. Restorasi hutan dan daerah aliran sungai harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Edukasi publik tentang pentingnya menjaga lingkungan juga harus diperkuat agar kesadaran kolektif tumbuh dari bawah.

Banjir tahunan sejatinya adalah alarm keras atas kelalaian kita sendiri. Jika terus diabaikan, kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar, dan korban akan terus berjatuhan. Pilihannya jelas: terus menganggap banjir sebagai nasib tahunan, atau mulai bertindak serius untuk memutus siklus bencana ini. Waktu untuk berubah bukan tahun depan, melainkan sekarang.

(Abustan Dj & Tim)